Pada Sabtu 28 Mei 2011 mulai Pk. 20.00 diadakan pertemuan terbatas dengan agenda utama "Portal Penghubung antara RW.03 dengan RW.01 (menuju YP Rachmaniyah)" yang dilangsungkan di rumah Pak RW. Di luar agenda tersebut juga dibicarakan mengenai hubungan organisatoris antara RW.03 dan PKK dan beberapa masalah lain, termasuk iuran warga (RT ke RW), dan pendataan penduduk.
Berdasarkan hasil rapat umum 1 Mei 2011 lalu, memang setiap Divisi harus berdiskusi di antara (anggota) mereka tentang apa yang akan mereka laksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Kemudian hasil diskusi mereka 'dibawa' ke Ketua RW dan Pengurus inti lainnya.
Hadir pada pertemuan tersebut, Ketua RW (Bambang Wahyudi), Wakil Ketua RW (Bambang Susilo), Sekretaris I (Sugiri), Sekretaris II (Rahendro), Divisi Sosial (Hartadi), Divisi Keamanan (Sull Supranjono). Berikut beberapa inti hasil pertemuan tersebut:
1. Akan diundang YP Rachmaniyah untuk membicarakan akses jalan (portal) tersebut;
2. Akan ditentukan jadwal buka-tutup portal dan jalan akses yang harus dilalui;
3. Akan ditentukan kendaraan yang mana saja yang diperkenankan melalui portal tersebut;
4. Akan ditentukan kompensasi atas penggunaan jalan akses tersebut.
Hal ini terkait erat dengan faktor ketidaknyamanan warga yang dilalui (masuk-keluar dari jalan tersebut) mengingat pengguna jalan akses tersebut semakin banyak dan tidak terkendali (bising, polusi, dan semrawut). Bila warga ingin membuktikan hal tersebut, dipersilakan berada di lokasi tersebut pada jam-jam masuk dan keluar sekolah.
Di luar acara pokok tersebut, pihak RW akan mengundang Ibu-ibu PKK (khususnya Poktan Posyandu) untuk membicarakan struktur organisasi serta hak-hak dan kewajiban masing-masing. Pada intinya, pihak RW akan "mendudukkan segala persoalan sesuai dengan posisinya masing-masing."
Juga kepada Divisi Administrasi Kependudukan agar dibuat rencana kerja untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di lingkungan RW, khususnya pendataan penduduk.
Juga dibicarakan masalah iuran RT ke RW yang diharapkan bisa menutupi belanja RW [pembayaran honor petugas keamanan, kebersihan (pembayaran sampah ke Dinas Kebersihan Kota Depok), dan pemeliharaan Gapura].
Pada kesempatan itu Ketua RW menyetujui permintaan Divisi Keamanan untuk meminjamkan dana kepada para Satpam sebesar masing-masing Rp. 250.000,- untuk pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Mereka wajib mencicil minimal sebesar Rp. 50.000,- per bulannya yang dipotong langsung dari honor mereka.
Demikian, kami berharap agar Divisi-divisi lain segera melaporkan dan mendiskusikan langkah-langkah kerja yang akan dilaksanakannya dengan Pengurus Inti RW (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, dan Bendahara).
Selasa, 31 Mei 2011
Selasa, 24 Mei 2011
Pak RW Harus Mencari Dana ???
Ada warga yang nyeletuk “jadi Pak RW harus kreatif dong, cari dana tambahan untuk pemasukan kas RW…!.”
Mencari dana tambahan ?, kalau saya bisa lakukan itu tentu sudah saya lakukan untuk keluarga saya !, buat apa untuk kas RW ??. Keluarga saya masih butuh uang lebih kok...
Mau jadi Ketua RW saja sudah merupakan ‘pengorbanan’ dan ‘pengabdian’ dari seorang warga kepada lingkungannya. Terbukti ketika dilakukan pemilihan calon Ketua RW Periode 2011-2014 hanya ada dua orang yang bersedia berkorban dan mengabdi. Satu orang sudah pensiun dan satu orang (saya) masih aktif bekerja. Kemana yang lain ??. Apakah saya mendapat honor atau gaji sebagai Ketua RW ? sama sekali tidak, bahkan harus mengeluarkan uang pribadi untuk beberapa keperluan kepengurusan RW. Kalau tidak digaji, kenapa saya harus mencari uang untuk kas RW ?.
Saya sengaja mengajak seluruh Ketua RT untuk duduk bersama saya di kepengurusan RW biar mereka tahu apa yang ada di RW selama ini. Selama ini ada kecurigaan warga maupun pengurus RT terhadap RW sehingga ketika rapat, pihak RT umumnya selalu menolak bila ada penggalangan dana untuk tujuan tertentu sehingga kegiatan itu lebih banyak dihimpun dari para donatur. Contoh, pembenahan tempat pembuangan sementara sampah (TPSS) dengan pembuatan pintu gerbang dan gudang tempat menyimpan perkakas TPSS. Hal itu terwujud atas kerja keras Bp. Suryadi yang menghimpun dana dari berbagai pihak (umumnya perorangan). Contoh lain, pembenahan/ perbaikan Gapura yang didalangi oleh Bp. Sugilarto, semua biaya dikoleksi dari para donatur yang peduli lingkungan.
Jadi, saya sangat berharap agar setiap warga mau membiayai dirinya sendiri dulu, jangan mengandalkan ‘pemberian’ (subsidi) dari orang (pihak) lain. Adapun bila kita memiliki dana tambahan dari pihak lain, itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan (pembangunan lingkungan) kita. Kalau RW kita sudah bisa mandiri, maka kita tidak akan kuatir bila suatu saat kios-kios digusur seluruhnya oleh Pemerintah (karena memang itu milik Pemerintah), kita tidak akan kuatir kalau YP Rachmaniyah tidak lagi melalui wilayah kita, dan seterusnya.
Tapi kalau sekarang ini kios-kios di depan itu tutup semua atau digusur semua, maka RW langsung bangkrut. Kalau sudah demikian, maka RW akan ‘gulung tikar.’ Kalau sekarang ini YP Rachmaniyah tidak melalui jalan kita (sehingga tidak memberi dana kompensasi), maka RW langsung bangkrut. Kalau sudah bangkrut, maka RW dibubarkan, dan semua urusan (keamanan dan kebersihan) dikembalikan ke RT masing-masing….., kecuali hanya menandatangani surat-surat administratif warga sebagai tugas pokok Ketua RW… that is a very simple job.
Komentar Warga (3)
Berikut komentar dari warga (anonim) yang mengomentari tulisan berjudul “Komentar Warga (2)” pada 23/05/11. Berikut ini isinya:
“Pa RW yang terhormat, saya melihat jawaban bapak atas komentar warga kelihatannya bapak selalu mengeluhkan masalah keuangan/financial yang selalu defisit, sehingga kegiatan RW yang akan dilaksanakan terhambat (padahal bapak menulis pemasukan kas rw ada tambahan dari kios, rahmani dan pemerintah "artikel:RT Jauh Lebih Kaya dari RW"). Yang jadi pertanyaan saya, Apakah RW sudah membuat rencana kerja dan anggaran yang akan bapak laksanakan (mungkin 1 tahun kedepan atau 3 tahun kedepan(1 periode rw)), kemudian total anggaran dapat dispread keseluruh warga dengan azas keadilan (yang mampu lebih besar dan yang kurang lebih kecil/bebas)(sebagai info komplek mutiara type kecil 90.000, type besar 150.000),apabila sudah, mungkin dapat disosialisasikan ke warga (bisa melului RT), sehingga warga dapat mengetahui kondisi keuangan RW, dan berapa seharusnya ia membayar iuran. Bapak membandingkan iuran warga RW03 dengan kompek Mutiara, sebenarnya saya pribadi tidak keberatan, tapi apakah bapak dapat memberikan kenyaman dan keamanan seperti di komplek mutiara (sebagai contoh, pintu masuk mutiara hanya 1 akses didepan, pedagang,pengemis,pengamen,pemulung diharamkan masuk, seluruh kendaraan baik penghuni & tamu diberi kartu masuk, tamu jika akan masuk meninggalkan identitas, coba bapak lihat kondisi komplek kita, siapa saja dapat masuk, dari pengamen & pengemis (setiap hari), pemulung (jam 4 pagi sudah operasi), truk pembawa puing & kotoran (kadang kotorannya tumpah kejalan karena saking penuh baknya), jemputan sekolah bina kheir, pemuda bangsa, bpk penabur (yang siswanya bukan orang komplek),rahmaniyah dll (kadang membawanya agak ngebut terutama pagi hari), saya melihat jalan utama komplek PSP kita sudah seperti jalan Alternatif Raden Saleh. Apakah bapak bisa menerapkan keamanan dan kenyamanan seperti dikomplek mutiara di komplek kita (RW03)? Oh ya saya setuju gaji satpam dinaikkan, tapi mohon juga dapat dinaikkan kwalitasnya. Demikian pendapat saya sebagai warga biasa-biasa saja yang peduli dan mencintai lingkungannya, terima kasih.”
Jawaban saya:
1. Komentator kurang menyimak seluruh isi tulisan yang ada di blog RW ini. Benar bahwa RW mendapat masukan tambahan dari kios-kios, Yayasan Pendidikan Rachmaniyah, dan bantuan Pemerintah. Maksud saya begini, “bagaimana RW kita menjadi RW Mandiri atau Swadaya ?”, artinya belanja RW harus tuntas dibayar oleh warga. Belanja RW hanyalah (1) honor Satpam, (2) pengangkutan sampah dari TPSS ke TPA, dan (3) pemeliharaan Gapura. Nah, untuk menutupi ketiga biaya tersebut setelah dihitung, setiap rumah harus membayar setidaknya Rp. 16.800,- (kalau ke-500 rumah membayar semua), tetapi dibulatkan ke bawah (menjadi semi mandiri) menjadi Rp. 15.000,-
Adapun tambahan-tambahan lain (dari kios-kios, dsb.) tersebut di atas dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang dibutuhkan masing-masing divisi. Nah, ini jadi masalah, ternyata warga kita jika dihitung rata-rata hanya membayar ke RW Rp. 7.500,- per rumah per bulan. Dengan pembayaran seperti ini, RW hanya mampu membayar sekitar 56% dari biaya rutinnya, sisanya masih mengandalkan dari pemasukan lain (dari kios-kios, dsb.). Kalau begini terus, mana mungkin ada kegiatan ?.
Rp. 15.000,- itu sebetulnya default, artinya, bagi yang ‘malu’, mau dan peduli, silakan membayar lebih dari itu, sebaliknya, bila yang tidak mampu, silakan kurang dari itu (bandingkan di Mutiara yang harus membayar Rp. 90.000,- sampai Rp. 150.000,-) atau dengan RW sebelah, RW.02 yang minimal membayar Rp. 500.000,- per RT.
2. Inilah maksud saya membuat blog karena banyak informasi dari RW yang ‘nyangkut’ di tingkat RT. Pada 1 Mei 2011, saya telah memaparkan program kerja dari beberapa divisi. Misalkan pengelolaan/ pemanfaatan sampah untuk pembuatan pupuk, mercurisasi seluruh tiang listrik PLN, pembelian mobil ambulance, turnamen bulutangkis, kegiatan senam rutin, dan sebagainya. Tapi, belum tentu semua informasi tersebut sampai ke warga. Melalui blog ini saya juga berharap kepada masing-masing divisi untuk menuliskannya di blog ini (Pak RW tidak bekerja sendiri.)
3. Siapa bilang Mutiara aman ?, beberapa rekan saya dari sana bercerita, beberapa kasus pencurian mobil, sepeda motor, dan sepeda kadang terjadi, padahal mereka memiliki 18 orang Satpam dan hanya 1 pintu masuk. Memang keamanan diri dan keluarga bukan semata-mata tanggung jawab Satpam. Saya ambil contoh sederhana. Sekitar 4 bulan lalu ada seorang anak naik sepeda, lalu ia belanja di Indomaret. Begitu keluar, sepeda itu sudah tidak ada di tempat. Akhirnya, datanglah seorang ibu dari anak itu ke pos Satpam sambil marah-marah karena sepeda anaknya hilang.
Kita bisa menggunakan logika sederhana: (1) apakah sepeda anak itu “terdaftar” di Satpam sehingga setiap Satpam tahu si pemilik sepeda satu per satu seluruh warga, (2) apakah seorang Satpam harus mengawasi satu sepeda itu ?, (3) apakah si anak menitipkan sepeda itu ke Satpam ? (4) apakah sepeda itu telah diamankan (digembok misalnya) ketika ditinggalkan ?, dan lain-lain. Tidak masuk akal saya bila si Ibu itu menyalahkan sepenuhnya ke Satpam.
Atau contoh sederhana lain. Di rumah Bapak/ Ibu ada tamu yang menginap beberapa hari. Ketika itu seluruh anggota keluarga pergi, hanya tamu tersebut yang ada di rumah itu. Ketika seorang Satpam lewat di depan rumah Bapak/ Ibu dan mengetahui ada 'orang asing' di rumah Bapak/ Ibu, pertanyaannya: "apakah tamu tersebut harus diamankan oleh Satpam ?" bila "ya" bisa jadi Bapak/ Ibu akan marah-marah ke Satpam karena tamu itu adalah "orang penting" bagi Bapak/ Ibu. Bila "tidak", bisa jadi Bapak/ Ibu tetap marah ke Satpam karena ada barang-barang berharga Bapak/ Ibu yang hilang. Jadi harus bagaimana ?. Tentu harus ada kerja sama antara Satpam dan Bapak/ Ibu, misalkan memberitahu kalau ada tamu/ tidak ada tamu yang menginap di rumah Bapak/ Ibu ketika Bapak/ Ibu meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Pernah melakukan itu ?.
Ada warga yang bilang, "saya selalu tenang meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, karena saya yakin dengan keamanan di lingkungan ini...." Ini membuktikan kepercayaan warga tersebut kepada sistem keamanan di RW ini.
Atau contoh sederhana lain. Di rumah Bapak/ Ibu ada tamu yang menginap beberapa hari. Ketika itu seluruh anggota keluarga pergi, hanya tamu tersebut yang ada di rumah itu. Ketika seorang Satpam lewat di depan rumah Bapak/ Ibu dan mengetahui ada 'orang asing' di rumah Bapak/ Ibu, pertanyaannya: "apakah tamu tersebut harus diamankan oleh Satpam ?" bila "ya" bisa jadi Bapak/ Ibu akan marah-marah ke Satpam karena tamu itu adalah "orang penting" bagi Bapak/ Ibu. Bila "tidak", bisa jadi Bapak/ Ibu tetap marah ke Satpam karena ada barang-barang berharga Bapak/ Ibu yang hilang. Jadi harus bagaimana ?. Tentu harus ada kerja sama antara Satpam dan Bapak/ Ibu, misalkan memberitahu kalau ada tamu/ tidak ada tamu yang menginap di rumah Bapak/ Ibu ketika Bapak/ Ibu meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Pernah melakukan itu ?.
Ada warga yang bilang, "saya selalu tenang meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, karena saya yakin dengan keamanan di lingkungan ini...." Ini membuktikan kepercayaan warga tersebut kepada sistem keamanan di RW ini.
4. Bila setiap warga mau membayar Rp, 90.000,- sampai Rp. 150.000,- per rumah per bulan, saya berjanji akan memenuhi keinginan tersebut.
Demikian, semoga dapat dimengerti, terima kasih atas kepeduliannya.
Sabtu, 21 Mei 2011
Komentar Warga (2)
Komentar kedua saya terima, tapi lagi-lagi tidak menuliskan identitasnya (anonim). Beliau mengomentari tulisan "Program Kerja Masing-masing Divisi." Berikut komentarnya:
"Pa Bambang, saya usul agar RW.03 membuat bullettin Info (bisa bulanan/2bulanan atau 3 bulanan), yang diberikan kepada seluruh warga RW.03, sehingga segala informasi dari RW sampai ke seluruh warga, kan tidak semua warga dapat mengakses internet. Demikian Terima Kasih. "Bersama kita bisa""
Saya setuju adanya buletin dan betul sekali bahwa tidak semua warga dapat mengakses internet. Namun demikian, konsentrasi awal ini saya prioritaskan pada "menggugah rasa kebersamaan" kita dulu. Artinya, jangan pak RW terus yang 'dikerjai' dengan banyak tugas dan masalah, tetapi warga tidak mendukungnya. Maksud mendukung, begini contohnya: Penerbitan buletin tidak murah, pertanyaannya, maukah warga menopang biaya tersebut ?.
Bulan pertama saya 'menjabat,' anggaran bulanan mengalami defisit, karena saya dan banyak staf (khususnya yang menangani masalah keamanan) memaksakan anggaran buat honor Satpam dinaikkan (karena kami sudah tidak tega melihat lagi ada 'pegawai kita' yang masih dapat honor 400.000 rupiah per bulan !.
Karenanya, untuk menutupi defisit di bulan-bulan mendatang, saya mengharapkan dukungan seluruh warga. Yang semula dari RT ke RW rata-rata per rumah warga dikenakan Rp. 7.500,- per bulan, kini dinaikkan menjadi Rp. 15.000,- per bulan (jauh dari tetangga sebelah "Mutiara Depok" yang setiap rumah warga dikenakan Rp. 90.000,- ke RW).
Bila masalah ini warga tidak keberatan, RW baru bisa 'menggeliat' (ada kegiatan-kegiatan), kalau tidak, RW hanya akan 'tidur' karena tidak memiliki dana. Jadi, untuk penerbitan buletin...., masih nunggu giliran....
Terima kasih atas partisipasinya.
"Pa Bambang, saya usul agar RW.03 membuat bullettin Info (bisa bulanan/2bulanan atau 3 bulanan), yang diberikan kepada seluruh warga RW.03, sehingga segala informasi dari RW sampai ke seluruh warga, kan tidak semua warga dapat mengakses internet. Demikian Terima Kasih. "Bersama kita bisa""
Saya setuju adanya buletin dan betul sekali bahwa tidak semua warga dapat mengakses internet. Namun demikian, konsentrasi awal ini saya prioritaskan pada "menggugah rasa kebersamaan" kita dulu. Artinya, jangan pak RW terus yang 'dikerjai' dengan banyak tugas dan masalah, tetapi warga tidak mendukungnya. Maksud mendukung, begini contohnya: Penerbitan buletin tidak murah, pertanyaannya, maukah warga menopang biaya tersebut ?.
Bulan pertama saya 'menjabat,' anggaran bulanan mengalami defisit, karena saya dan banyak staf (khususnya yang menangani masalah keamanan) memaksakan anggaran buat honor Satpam dinaikkan (karena kami sudah tidak tega melihat lagi ada 'pegawai kita' yang masih dapat honor 400.000 rupiah per bulan !.
Karenanya, untuk menutupi defisit di bulan-bulan mendatang, saya mengharapkan dukungan seluruh warga. Yang semula dari RT ke RW rata-rata per rumah warga dikenakan Rp. 7.500,- per bulan, kini dinaikkan menjadi Rp. 15.000,- per bulan (jauh dari tetangga sebelah "Mutiara Depok" yang setiap rumah warga dikenakan Rp. 90.000,- ke RW).
Bila masalah ini warga tidak keberatan, RW baru bisa 'menggeliat' (ada kegiatan-kegiatan), kalau tidak, RW hanya akan 'tidur' karena tidak memiliki dana. Jadi, untuk penerbitan buletin...., masih nunggu giliran....
Terima kasih atas partisipasinya.
Rabu, 18 Mei 2011
Komentar Warga (1)
Ada komentar dari warga RT.11/3 (anonim) yang mengomentari tulisan berjudul "Telepon yang Menggembirakan." Berikut komentarnya:
"Lho di RT.11/3 iuran Rp.20.000/bln (sudah berjalan hampir 5 tahun), kok iurannya berbeda beda padahal kita tinggal di kompleks yang sama? saya kira besar iuran kebijakan dari RW."
Saya jawab:
Pertama, saya ucapkan terima kasih atas komentarnya, semoga jawaban berikut ini bisa bermanfaat.
1). Setiap warga harus terhimpun dalam organisasi sosial kemasyarakatan di mana ia tinggal. Untuk lingkup terkecil adalah keluarga, dilanjutkan dengan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan, dan seterusnya hingga negara kesatuan Indonesia;
2). Setiap tingkatan organisasi memerlukan dana dalam menjalankan 'roda organisasinya';
3). Untuk urusan rumah tangga, kebutuhan dananya dapat dirembug antar-anggota keluarga, berapa biaya transport, makan, sekolah, dan sebagainya;
4). Untuk urusan RT, dirembug antara warga dan Pengurus RT. Kebutuhan RT antara lain, penyediaan formulir Surat Pengantar, tinta cap, pembayaran petugas kebersihan (pengangkut sampah) dari setiap rumah ke tempat pembuangan sementara sampah (TPSS) di dekat Kantor Kelurahan, kegiatan gotong-royong, dana sosial, dan sebagainya. Setiap RT juga mendapat bantuan dana operasional dari Pemerintah Kota Depok. Pada tahun 2011, bantuan dana tersebut berjumlah Rp. 700.000,-
Jadi, berapa besarnya iuran warga ke RT bisa berbeda-beda meski di RW yang sama. Ada yang Rp. 25.000,- per bulan, ada yang Rp. 35.000,- per bulan, dan kebetulan di RT.11/3 sebesar Rp. 20.000,- (jadi yang dimaksud Komentator tersebut mungkin iuran warga ke RT, bukan ke RW).
5). Untuk urusan RW, dirembug antara Pengurus RT dengan Pengurus RW. Pada Februari 2010, RT telah menyetujui bahwa setiap rumah membayar Rp. 11.000,- ke RW (melalui RT). Tetapi ini (di banyak RT) pembayaran sejumlah itu tidak pernah berjalan sampai sekarang (hingga rapat 1 Mei 2011). Alasan RT lama "menunggu pemilihan RT baru" namun begitu RT baru terpilih alasan RT baru "saya tidak tahu hal itu." Di sini ada kesenjangan informasi dari RT lama ke RT baru. Jadi per RT masih ada yang membayar Rp. 290.000,- per RT per bulan. Jika di RT tersebut ada 40 rumah yang dihuni, maka iuran per rumahnya adalah Rp.290.000,-/ 40 = Rp. 7.250,- per rumah per bulan. Seharusnya RT tersebut membayar Rp. 11.000,- X 40 = Rp. 440.000,-
Iuran sebesar Rp. 11.000,- per rumah per bulan (ketika itu) itu baru bisa menutupi gaji Satpam yang rata-rata Rp. 400.000,-an per bulan (baru sekitar sepertiga dari upah minimun regional UMR). Jadi belum bisa melaksanakan pembangunan, perbaikan sarana umum, atau kegiatan kebersamaan lainnya (seperti olah raga bersama atau karaoke bersama). Padahal RW juga memiliki tugas untuk memelihara Gapura.
Agar semua program bisa dijalankan (meski dengan skala prioritas/ secara bergantian), termasuk kenaikan gaji Satpam hingga rata-rata Rp. 600.000,- per bulan (setengah dari UMR), maka dihitung setiap rumah dikenakan sekitar Rp. 16.800,-, namun dengan berbagai pertimbangan, dikurangi menjadi Rp. 15.000,- per rumah per bulan (atau Rp. 500,- per rumah per hari).
Harapan setiap RT bisa membayar Rp. 15.000,- per rumah per bulan efektif dijalankan mulai Mei 2011 ini. Rp. 15.000,- adalah patokan dasar (default). Bila ada warga yang 'tidak tega' membayar Rp. 500,- per hari itu dipersilakan untuk menambahkannya, sebaliknya, bila ada warga yang tidak mampu, dipersilakan dikurangi. Silakan Bapak/ Ibu mengecek (ke Bendahara RT maupun ke Bendahara RW), saya yakin, bulan ini (Mei) pasti masih banyak RT yang 'tidak mampu' membayar senilai Rp. 15.000,- tersebut.
Yang sangat saya harapkan sesungguhnya adalah keterbukaan atau kejujuran dari setiap pengurus RT, berapa jumlah rumah di lingkungannya, dan berapa rupiah yang sanggup dikumpulkan dari warga untuk RW. (tanpa penyembunyian data). Kamipun (RW) sangat terbuka, silakan mengecek kondisi keuangan kami (laporan tertulis telah diberikan ke RT pada rapat 1 Mei 2011 lalu).
Kembali ke si Komentator, saya yakin beliau tidak tahu berapa yang dibayar RT ke RW. Kami sangat terbuka, silakan tanyakan ke Bendahara RT atau Bendahara kami, Bp. Dradjat di RT.10. Motto di RW kami adalah "setiap warga berhak menjadi Badan Pemeriksa Keuangan. Tapi, kalau benar setiap rumah hanya membayar Rp. 20.000,- ke RT, mungkin RT ini yang iurannya paling murah...... Tapi kalau setiap warga membayar Rp. 20.000,- ke RW, maka RT ini yang paling tinggi membayar iurannya....
Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya.
"Lho di RT.11/3 iuran Rp.20.000/bln (sudah berjalan hampir 5 tahun), kok iurannya berbeda beda padahal kita tinggal di kompleks yang sama? saya kira besar iuran kebijakan dari RW."
Saya jawab:
Pertama, saya ucapkan terima kasih atas komentarnya, semoga jawaban berikut ini bisa bermanfaat.
1). Setiap warga harus terhimpun dalam organisasi sosial kemasyarakatan di mana ia tinggal. Untuk lingkup terkecil adalah keluarga, dilanjutkan dengan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan, dan seterusnya hingga negara kesatuan Indonesia;
2). Setiap tingkatan organisasi memerlukan dana dalam menjalankan 'roda organisasinya';
3). Untuk urusan rumah tangga, kebutuhan dananya dapat dirembug antar-anggota keluarga, berapa biaya transport, makan, sekolah, dan sebagainya;
4). Untuk urusan RT, dirembug antara warga dan Pengurus RT. Kebutuhan RT antara lain, penyediaan formulir Surat Pengantar, tinta cap, pembayaran petugas kebersihan (pengangkut sampah) dari setiap rumah ke tempat pembuangan sementara sampah (TPSS) di dekat Kantor Kelurahan, kegiatan gotong-royong, dana sosial, dan sebagainya. Setiap RT juga mendapat bantuan dana operasional dari Pemerintah Kota Depok. Pada tahun 2011, bantuan dana tersebut berjumlah Rp. 700.000,-
Jadi, berapa besarnya iuran warga ke RT bisa berbeda-beda meski di RW yang sama. Ada yang Rp. 25.000,- per bulan, ada yang Rp. 35.000,- per bulan, dan kebetulan di RT.11/3 sebesar Rp. 20.000,- (jadi yang dimaksud Komentator tersebut mungkin iuran warga ke RT, bukan ke RW).
5). Untuk urusan RW, dirembug antara Pengurus RT dengan Pengurus RW. Pada Februari 2010, RT telah menyetujui bahwa setiap rumah membayar Rp. 11.000,- ke RW (melalui RT). Tetapi ini (di banyak RT) pembayaran sejumlah itu tidak pernah berjalan sampai sekarang (hingga rapat 1 Mei 2011). Alasan RT lama "menunggu pemilihan RT baru" namun begitu RT baru terpilih alasan RT baru "saya tidak tahu hal itu." Di sini ada kesenjangan informasi dari RT lama ke RT baru. Jadi per RT masih ada yang membayar Rp. 290.000,- per RT per bulan. Jika di RT tersebut ada 40 rumah yang dihuni, maka iuran per rumahnya adalah Rp.290.000,-/ 40 = Rp. 7.250,- per rumah per bulan. Seharusnya RT tersebut membayar Rp. 11.000,- X 40 = Rp. 440.000,-
Iuran sebesar Rp. 11.000,- per rumah per bulan (ketika itu) itu baru bisa menutupi gaji Satpam yang rata-rata Rp. 400.000,-an per bulan (baru sekitar sepertiga dari upah minimun regional UMR). Jadi belum bisa melaksanakan pembangunan, perbaikan sarana umum, atau kegiatan kebersamaan lainnya (seperti olah raga bersama atau karaoke bersama). Padahal RW juga memiliki tugas untuk memelihara Gapura.
Agar semua program bisa dijalankan (meski dengan skala prioritas/ secara bergantian), termasuk kenaikan gaji Satpam hingga rata-rata Rp. 600.000,- per bulan (setengah dari UMR), maka dihitung setiap rumah dikenakan sekitar Rp. 16.800,-, namun dengan berbagai pertimbangan, dikurangi menjadi Rp. 15.000,- per rumah per bulan (atau Rp. 500,- per rumah per hari).
Harapan setiap RT bisa membayar Rp. 15.000,- per rumah per bulan efektif dijalankan mulai Mei 2011 ini. Rp. 15.000,- adalah patokan dasar (default). Bila ada warga yang 'tidak tega' membayar Rp. 500,- per hari itu dipersilakan untuk menambahkannya, sebaliknya, bila ada warga yang tidak mampu, dipersilakan dikurangi. Silakan Bapak/ Ibu mengecek (ke Bendahara RT maupun ke Bendahara RW), saya yakin, bulan ini (Mei) pasti masih banyak RT yang 'tidak mampu' membayar senilai Rp. 15.000,- tersebut.
Yang sangat saya harapkan sesungguhnya adalah keterbukaan atau kejujuran dari setiap pengurus RT, berapa jumlah rumah di lingkungannya, dan berapa rupiah yang sanggup dikumpulkan dari warga untuk RW. (tanpa penyembunyian data). Kamipun (RW) sangat terbuka, silakan mengecek kondisi keuangan kami (laporan tertulis telah diberikan ke RT pada rapat 1 Mei 2011 lalu).
Kembali ke si Komentator, saya yakin beliau tidak tahu berapa yang dibayar RT ke RW. Kami sangat terbuka, silakan tanyakan ke Bendahara RT atau Bendahara kami, Bp. Dradjat di RT.10. Motto di RW kami adalah "setiap warga berhak menjadi Badan Pemeriksa Keuangan. Tapi, kalau benar setiap rumah hanya membayar Rp. 20.000,- ke RT, mungkin RT ini yang iurannya paling murah...... Tapi kalau setiap warga membayar Rp. 20.000,- ke RW, maka RT ini yang paling tinggi membayar iurannya....
Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya.
Senin, 16 Mei 2011
Tim Tenis Meja RW.03 "KO di Kandang Sendiri"
Tim tenis meja 'dadakan' RW.03 dipaksa bertekuk-lutut oleh tim tenis meja RW.10 dengan skor telak 1-10. Jadi, ini seperti bukan pertandingan sesungguhnya, melainkan semacam pelajaran berharga yang diberikan oleh RW.10. Pertandingan tersebut diselenggarakan pada Minggu, 15 Mei 2011 mulai Pk. 07.00 WIB bertempat di Lapangan RT.10. Hadir pula pada kesempatan tersebut Ketua RW Periode 2008-2011 Bp. Drs. H. Garuda Zainuddin. Catatan dari Ketua Penyelenggara, Bp. Arief (Sekr. LPM Kelurahan Sukmajaya, tinggal di RT.10), ada di bagian akhir, berikut ini beberapa fotonya.
Kalah-menang tidak jadi masalah, yang penting tambah jumlah sahabat kita...
Catatan dari Pak Arief:
Kalah-menang tidak jadi masalah, yang penting tambah jumlah sahabat kita...
Catatan dari Pak Arief:
Minggu, 15 Mei 2011
Keluh Kesah Pengangkut Sampah
Sebulan sekali, saya menyambangi petugas sampah yang sedang bekerja mengangkut sampah warga kita di tempat pembuangan sementara sampah (TPSS). Mereka mengangkut sampah dari bak sampah ke atas truknya. Saya berada di lingkungan itu sekitar 30 sampai 60 menit sambil ngobrol dengan mereka (petugas pengangkut sampah), ditemani oleh Bp. Suryadi (Koord Divisi Penataan Lingkungan) dan seorang Petugas Satpam.
Saya amati di sekeliling TPSS, sampah-sampah bau (terutama jika tergenang air hujan) yang dikerubungi lalat-lalat berserakan di mana-mana.
"Untung sekarang ada pintu gerbangnya Pak, kalau tidak, sampah berserakan sampai ke dekat jalan utama, seperti dulu. Banyak pengendara sepeda motor dengan enaknya melempar sampah sembarangan, entah warga mana mereka...." cerita Pengemudi truk.
"Kalau pas ketemu saya, saya tegur Pak, tapi seringnya ngumpet-ngumpet..." kata Satpam.
Sampah warga dibuang tiga kali seminggu, yaitu pada Senin, Rabu, dan Sabtu. Ketika itu hari Senin, banyak gerobak sampah yang sengaja datang pada hari itu sehingga sampahnya bisa langsung dinaikkan ke truk. Satpam dan Pak Suryadi hafal, mana gerobak-gerobak sampah dari RW.02, RW.03 dan Perum Andhika. Tentu saja, di luar itu tidak diperkenankan membuang sampah di sini.
"Masih banyak warga yang bandel Pak, sampah-sampah pohon atau puing-puing rumah dibuang di sini..., kalau saya tahu, pasti saya tolak" kata Pak Suryadi.
Memang, perjanjian kita dengan Dinas Kebersihan Kota Depok adalah sampah yang diangkut adalah sampah-sampah dapur rumah tangga (sayuran, kemasan makanan, dan sejenisnya). Jadi, kalau mereka membuang sampah di luar itu kita harus 'kompromi' dengan supir dan petugas pengangkut sampahnya.
"Saya juga sudah mulai ngumpulin kabel, sirtu (batu-batu kecil) dan sebagainya untuk membereskan TPSS ini. Saya ingin jalan menuju TPSS terang di malam hari, dan kondisi jalan yang tidak becek seperti ini..." kata Pak Suryadi.
"Dari mana uangnya ?" tanya saya
"Dari sumbangan warga-warga yang peduli, dari sisa-sisa pembangunan, ... dari mana sajalah" jawabnya. Memang saya lihat sudah ada dua tumpukan sirtu dan segulung kabel di gudang yang berada di sisi utara depan gerbang.
"Yah, warga tahunya sudah bayar uang sampah..., beres..., padahal prosesnya panjang, terutama jika tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Kota Depok sudah penuh, kadang sampah bertumpuk hingga ke luar pintu gerbang..." kata Pak Suryadi dan Supir truk sampah.
Karena saya harus ke kantor, maka ketika mereka istirahat menikmati kue-kue dan minum-minum sekitar pukul 10.30 di areal tepi TPSS yang kotor itu, saya pamit meninggalkan mereka. Ternyata mereka meminta air dari warga sekitar..., andaikan kas RW mencukupi...., seharusnya ada dispenser di sana....
So, jadi, bila ada warga yang kelebihan rejeki dan bermurah hati..., masih ada orang di lingkungan kita yang harus kita bantu...., datanglah pada Senin, Rabu atau Sabtu ke TPSS, buatlah mereka tersenyum.............
Saya amati di sekeliling TPSS, sampah-sampah bau (terutama jika tergenang air hujan) yang dikerubungi lalat-lalat berserakan di mana-mana.
"Untung sekarang ada pintu gerbangnya Pak, kalau tidak, sampah berserakan sampai ke dekat jalan utama, seperti dulu. Banyak pengendara sepeda motor dengan enaknya melempar sampah sembarangan, entah warga mana mereka...." cerita Pengemudi truk.
"Kalau pas ketemu saya, saya tegur Pak, tapi seringnya ngumpet-ngumpet..." kata Satpam.
Sampah warga dibuang tiga kali seminggu, yaitu pada Senin, Rabu, dan Sabtu. Ketika itu hari Senin, banyak gerobak sampah yang sengaja datang pada hari itu sehingga sampahnya bisa langsung dinaikkan ke truk. Satpam dan Pak Suryadi hafal, mana gerobak-gerobak sampah dari RW.02, RW.03 dan Perum Andhika. Tentu saja, di luar itu tidak diperkenankan membuang sampah di sini.
"Masih banyak warga yang bandel Pak, sampah-sampah pohon atau puing-puing rumah dibuang di sini..., kalau saya tahu, pasti saya tolak" kata Pak Suryadi.
Memang, perjanjian kita dengan Dinas Kebersihan Kota Depok adalah sampah yang diangkut adalah sampah-sampah dapur rumah tangga (sayuran, kemasan makanan, dan sejenisnya). Jadi, kalau mereka membuang sampah di luar itu kita harus 'kompromi' dengan supir dan petugas pengangkut sampahnya.
"Saya juga sudah mulai ngumpulin kabel, sirtu (batu-batu kecil) dan sebagainya untuk membereskan TPSS ini. Saya ingin jalan menuju TPSS terang di malam hari, dan kondisi jalan yang tidak becek seperti ini..." kata Pak Suryadi.
"Dari mana uangnya ?" tanya saya
"Dari sumbangan warga-warga yang peduli, dari sisa-sisa pembangunan, ... dari mana sajalah" jawabnya. Memang saya lihat sudah ada dua tumpukan sirtu dan segulung kabel di gudang yang berada di sisi utara depan gerbang.
"Yah, warga tahunya sudah bayar uang sampah..., beres..., padahal prosesnya panjang, terutama jika tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) Kota Depok sudah penuh, kadang sampah bertumpuk hingga ke luar pintu gerbang..." kata Pak Suryadi dan Supir truk sampah.
Karena saya harus ke kantor, maka ketika mereka istirahat menikmati kue-kue dan minum-minum sekitar pukul 10.30 di areal tepi TPSS yang kotor itu, saya pamit meninggalkan mereka. Ternyata mereka meminta air dari warga sekitar..., andaikan kas RW mencukupi...., seharusnya ada dispenser di sana....
So, jadi, bila ada warga yang kelebihan rejeki dan bermurah hati..., masih ada orang di lingkungan kita yang harus kita bantu...., datanglah pada Senin, Rabu atau Sabtu ke TPSS, buatlah mereka tersenyum.............
Langganan:
Postingan (Atom)